Tinjau Tanggul Bronjong di Ponorogo, Ali Mufthi Siapkan Kajian Menyeluruh untuk Atasi Banjir
SIMETRIS NEWS, PONOROGO – Rampungnya pembangunan tanggul bronjong sepanjang 130 meter di Kelurahan Kepatihan dan Surodikraman, Kabupaten Ponorogo, menjadi langkah awal dalam upaya melindungi kawasan permukiman dan persawahan dari ancaman erosi bantaran sungai. Meski demikian, persoalan banjir yang kerap menghantui warga setiap musim penghujan masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Dr. H. Ali Mufthi, M.Si., turun langsung meninjau lokasi pembangunan tanggul tersebut pada Senin (26/10/2026). Kunjungan itu sekaligus dimanfaatkan untuk berdialog dengan kelompok tani dari Kelurahan Kepatihan dan Surodikraman guna menyerap aspirasi terkait persoalan banjir, kerusakan bantaran sungai, serta kebutuhan infrastruktur pengairan.
Dalam kegiatan tersebut, Ali Mufthi didampingi anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Hj. Atika Banowati, S.H., serta Husnul Arifandi, S.STP., yang menjabat Lurah Kepatihan sekaligus Plt. Lurah Surodikraman.
Dialog berlangsung di sebuah gubuk di tengah kawasan persawahan Surodikraman. Dalam suasana sederhana tersebut, para petani menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama ketika hujan deras menyebabkan debit air sungai meningkat, menggerus bantaran, dan memunculkan kekhawatiran terhadap lahan pertanian di sekitarnya.
Tanggul Bronjong Rampung, Aspirasi Warga Terus Dikawal
Ali Mufthi menjelaskan, pembangunan tanggul bronjong sepanjang 130 meter tersebut tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepadanya. Aspirasi itu kemudian diteruskan kepada pihak balai terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Ia menegaskan bahwa perannya sebagai wakil rakyat salah satunya menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Kita ini panitia saja, panitia penyambung lidah masyarakat. Aspirasi warga kita tampung dan kita teruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan,” ungkap Ali Mufthi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran operasional dan pemeliharaan (OP) pada balai terkait merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti kebutuhan masyarakat di lapangan.
Namun, ia mengingatkan bahwa selesainya pembangunan bronjong bukan berarti seluruh persoalan banjir di kawasan tersebut telah teratasi. Masih diperlukan pemetaan persoalan dan perencanaan yang lebih komprehensif agar penanganan tidak hanya terfokus pada satu titik.
Usulan Parapet Perlu Kajian Teknis
Dalam dialog bersama kelompok tani, muncul aspirasi agar penanganan bantaran sungai dapat dilanjutkan melalui pembangunan parapet atau tanggul permanen pada titik-titik yang dinilai rawan. Para petani berharap keberadaan bangunan tersebut mampu menahan luapan air sekaligus mengurangi risiko erosi yang mengancam lahan pertanian.
Ali Mufthi menyambut aspirasi tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan lebih lanjut. Meski demikian, ia menilai setiap usulan pembangunan harus didasarkan pada kajian teknis dari tenaga ahli, termasuk perhitungan ketinggian bangunan, kondisi aliran sungai, serta dampaknya terhadap kawasan di sekitarnya.
“Kita ingin persoalan banjir ini bisa diselesaikan, tetapi secara teknokratis harus ada analisis dari para ahlinya. Kita perlu mengetahui seperti apa desain yang tepat dan langkah apa yang benar-benar efektif,” jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan hanya dengan membangun tanggul di satu lokasi. Kondisi sungai, aliran air dari wilayah hulu, kapasitas saluran, hingga kemungkinan terjadinya erosi perlu dipelajari secara menyeluruh.
Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan, sekaligus memperkuat upaya memperjuangkan program penanganan banjir melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kebijakan penganggaran.
Rencana Libatkan BBWS Bengawan Solo
Sebagai tindak lanjut, Ali Mufthi mengungkapkan rencana mengundang pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo pada Desember mendatang. Agenda tersebut direncanakan untuk menelusuri sumber-sumber persoalan banjir di Ponorogo, khususnya yang berkaitan dengan aliran sungai dan jaringan pengairan dalam wilayah kewenangan terkait.
Penelusuran itu diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai titik-titik rawan banjir serta faktor yang memengaruhi peningkatan debit air ketika musim penghujan.
Dengan melibatkan tenaga teknis, persoalan banjir diharapkan dapat dipetakan mulai dari sumber permasalahan hingga wilayah yang terdampak. Langkah ini dinilai penting agar program penanganan yang direncanakan tidak sekadar bersifat sementara, melainkan mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat.
Ali Mufthi juga menekankan pentingnya komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, kelompok tani, dan pihak teknis. Aspirasi warga yang disertai hasil kajian ilmiah akan menjadi bahan penting dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Warga Berharap Banjir Tak Lagi Berulang
Sementara itu, Husnul Arifandi menyampaikan bahwa masyarakat Kelurahan Kepatihan dan Surodikraman masih membutuhkan perhatian terhadap sejumlah titik bantaran sungai yang rawan tergerus arus air.
Menurutnya, pembangunan bronjong yang telah rampung menjadi langkah penting untuk memperkuat bantaran sungai. Namun, perlindungan tersebut diharapkan dapat dilanjutkan ke lokasi lain yang memiliki tingkat kerawanan serupa.
Penguatan bantaran sungai bukan hanya berkaitan dengan keselamatan lingkungan permukiman, tetapi juga menyangkut keberlangsungan aktivitas pertanian warga yang menggantungkan penghidupan dari lahan persawahan di sekitar aliran sungai.
Warga dari kedua kelurahan pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah disampaikan.
“Terima kasih, Pak Ali. Warga Surodikraman dan Kepatihan sangat marem (puas). Harapannya, saat musim hujan datang, wilayah kami tidak lagi kebanjiran,” ujar salah seorang warga mewakili harapan masyarakat setempat.
Rampungnya tanggul bronjong sepanjang 130 meter menjadi salah satu upaya perlindungan yang telah terealisasi. Ke depan, masyarakat berharap langkah tersebut diikuti dengan kajian teknis, pembangunan pada titik rawan lainnya, serta koordinasi lintas instansi agar persoalan banjir dan erosi di Ponorogo dapat ditangani secara lebih terencana dan berkelanjutan.(*)