MKKS SMP Negeri di Ponorogo Keluhkan Beban Kegiatan Pemerintah

SIMETRIS NEWS, PONOROGO – Para Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang tergabung di Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) mengaku menghadapi tekanan berat bertubi-tubi, usai mengikuti Festival Reog Remaja harus mengikuti event yang diadakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, sementara untuk mengikuti event tersebut terbentur keterbatasan anggaran.

Ketua MKKS SMPN Kabupaten Ponorogo, Achmad Junaidi mengungkap disamping harus memberikan layanan yang baik, sekolah juga harus mengikuti setiap kegiatan OPD. Menurutnya ada lima OPD yang melibatkan sekolah, yakni Dinas Kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga (Disbudparpora), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Keluarga Berencana.

“Setiap kegiatan OPD selalu melibatkan sekolah, sementara dukungan anggaran tidak ada, ini beban berat bagi kami,” ungkapnya, Kamis, (2/7).

Ia menerangkan bahwa seperti keikutsertaan sebagai peserta di Festival Reog Remaja juga menghabiskan anggaran sebesar Rp95 juta. Makanya terkait anggaran menjadi beban tersendiri bagi kami, sementara sekolah dilarang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kita berharap ada evaluasi terkait pelaksanaan FRR, misalkan diganti dengan pentas rutin bergantian sebagai upaya pelestarian Seni Reog Ponorogo.

“Kami benar-benar tertekan pada anggaran, apabila mengikuti kegiatan-kegiatan OPD terbentur anggaran,” tambahnya.

Usai saja mengikuti FRR, sekarang baru ada surat lagi dari Disbudparpora Kabupaten Ponorogo untuk mendukung tari massal. ini nanti sekolah juga mengeluarkan biaya rias dan sewa seragam Rp250 ribu setiap anak. Belum lagi kita harus membayar honor bagi Guru Tidak Tetap (GTT).

Menurutnya terkait GTT, tidak bisa dihindari karena memang membutuhkan untuk mengajar, karena banyak guru yang pensiun sehingga banyak yang kosong, sedangkan dilain sisi pemerintah tidak diberikan guru pengganti. Seperti saat ini sekolah juga dibebani honor PPPK waruh waktu.

“Banyak sekali beban anggaran sekolah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, apalagi ditambahi beban kegiatan yang diadakan oleh OPD,” ungkapnya sambil melihatkan surat dari Disbudparpora.

Kondisi ini menempatkan sekolah dalam posisi dilematis, di satu sisi harus ikut mendukung kegiatan-kegiatan OPD, disisi lain harus memikirkan begitu banyak anggaran yang dibutuhkan. Salah satu cara yang ditempuh dengan menggalang partisipasi masyarakat, namun langkah ini pun tidak pasti berjalan lancar. Adanya partisipasi masyarakat juga akan berdampak pada sekolah di perbatasan kabupaten, calon peserta didik baru lebih memilih sekolah di luar Ponorogo yang biaya partisipasinya lebih kecil.

“Ketika menggalang dana partisipasi, seringkali dituduh pungutan liar, padahal ya memang untuk mendukung kegiatan riil yang diadakan oleh pemerintah,” pungkas Achmad Junaidi, Ketua MKKS SMPN Kabupaten Ponorogo. (*)