DPP AWDI Matangkan Persiapan Pelantikan DPW DKI Jakarta, Tekankan Independensi Organisasi

|
31 Agustus 2026
|
DPP AWDI Matangkan Persiapan Pelantikan DPW DKI Jakarta, Tekankan Independensi Organisasi

SIMETRIS NEWS, JAKARTA – Persiapan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DKI Jakarta terus dimatangkan. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara jajaran DPW AWDI DKI Jakarta dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AWDI hasil Kongres di Kantor Pusat AWDI, Jalan Juanda Raya 4A, Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Rakor dipimpin Ketua Umum DPP AWDI Budi Wahyudin Syamsu bersama Sekretaris Umum Erni Krisna Sari dan Bendahara Umum Sri Hayati. Sejumlah agenda organisasi menjadi pembahasan, terutama persiapan menuju pelantikan kepengurusan DPW AWDI DKI Jakarta yang dijadwalkan pada Oktober 2026.

Ketua terpilih DPW AWDI DKI Jakarta, Arifin Soekarno, hadir bersama jajaran pengurus untuk menyampaikan laporan perkembangan persiapan kepada DPP. Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai struktur kepengurusan telah dilakukan melalui beberapa kali pertemuan internal.

Susunan kepengurusan tersebut selanjutnya akan diajukan untuk mendapatkan penetapan melalui Surat Keputusan (SK) DPP AWDI.

Tidak hanya struktur organisasi, persiapan acara pelantikan juga telah berjalan. Panitia pelaksana telah dibentuk dan dikukuhkan. Rencananya, pelantikan digelar di Pendopo Kantor Gubernur DKI Jakarta setelah melalui proses pengajuan izin serta menyesuaikan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Ketua Umum DPP AWDI Budi Wahyudin Syamsu meminta seluruh jajaran DPW DKI Jakarta dan panitia pelaksana menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Setiap tahapan, kata dia, harus tetap berpedoman pada aturan serta mekanisme organisasi.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga citra dan kehormatan organisasi seiring dengan penguatan AWDI di berbagai daerah.

“Tidak boleh ada intervensi maupun kepentingan politik, baik dari unsur pribadi maupun kepartaian. Independensi dan netralitas harus menjadi prioritas,” kata Budi.

Budi menambahkan, kegiatan pelantikan hendaknya menjadi momentum untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai elemen. Di antaranya unsur Muspida, insan pers, tokoh masyarakat, aktivis, praktisi serta pengamat hukum yang memiliki perhatian terhadap dunia kewartawanan dan profesionalisme pers.

Hubungan komunikasi dan kemitraan dengan media serta wartawan juga dinilai penting agar kegiatan organisasi dapat tersampaikan secara baik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Budi turut memberikan penjelasan mengenai proses Muswil AWDI DKI Jakarta yang digelar di Ecopark Ancol. Muswil yang berlangsung cukup panjang dan dinamis tersebut akhirnya menetapkan Arifin Soekarno sebagai ketua terpilih berdasarkan mekanisme organisasi dan AD/ART yang menjadi landasan pelaksanaan Muswil.

Menurut Budi, keputusan yang lahir melalui mekanisme organisasi harus dihormati dan diterima bersama. Setelah terpilih, seluruh pengurus diharapkan mengutamakan kebersamaan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Karena prosesnya telah melalui mekanisme organisasi, hasil tersebut harus diterima dan dihormati oleh DPP. Selanjutnya, pengurus yang terpilih harus menjaga kekompakan, saling mendukung, dan bersama-sama menutupi kekurangan satu sama lain dalam menjalankan roda organisasi,” ujarnya.

Ia juga mendorong jajaran DPW AWDI DKI Jakarta untuk menjaga komunikasi secara berkelanjutan dengan DPP. Koordinasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program organisasi tetap berada dalam koridor AD/ART dan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam agenda jangka pendek maupun jangka panjang.

Sementara itu, kepanitiaan pelantikan DPW AWDI DKI Jakarta telah tersusun. Rohmat ditunjuk sebagai Ketua Panitia, Rina Puspa Dewi sebagai Sekretaris, sedangkan Siti Nur Aini Rahayu dipercaya menduduki posisi Bendahara.

Melalui Rakor tersebut, DPP dan DPW AWDI DKI Jakarta sepakat memperkuat soliditas serta profesionalisme organisasi. Seluruh jajaran juga berkomitmen menjalankan amanah hasil Kongres dengan tetap berpegang pada AD/ART dan mekanisme organisasi.(*)