Polemik Itu Biasa, Reog Ponorogo Nadi Kita Bersama

SIMETRIS NEWS, PONOROGO – Polemik yang muncul di Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXXI tahun 2026, salah satu pemuda akademis Ferry Dian Kristianto atau Ferry DK, menyoroti polemik yang muncul tersebut bukan terkait siapa yang menang atau siapa yang di dukung, melainkan bagaimana dukungan dari APBD melalui Disbudpar Provinsi Jawa Timur hanya mengarah ke salah satu kontingen, hal ini yang sebenarnya memicu rasa ketidakadilan bagi kontingen lain.

Adanya informasi itulah yang akhirnya memunculkan rasa ketidakadilan di Grup Reog Ponorogo, memunculkan pertanyaan kenapa sama-sama berjuang melestarikan Seni Reog Ponorogo, di satu sisi ada grup yang mendapat fasilitas khusus dari APBD melalui Disbudpar Jatim, namun di lain sisi tidak ada fasilitas apapun bagi grup lain.

“Keberpihakan sekecil apapun kepada salah satu, ketika di festival tentunya akan menimbulkan sorotan publik,” ujarnya, Jumat, (19/6).

Ia memahwmi, penjelasan dari Disbudpar Jatim bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan regenerasi seni budaya, bukan merupakan bentuk intervensi. Namun permasalahan bukan terletak pada niat pemerintah, melainkan persepsi masyarakat tentang sebuah instansi pemerintah yang dominan memberikan dukungan ke salah satu peserta di area yang sama. Hal inilah yang membuka ruang lebar bagi interpretasi publik.

“Dalam tata kelola pemerintahan yang modern, menjaga kepercayaan publik sama pentingnya dengan menjalankan program pembinaan itu sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, Grebeg Suro dan Festival Nasional Reog Ponorogo selama ini dikenal sebagai ruang bersama bagi seluruh insan Reog. Festival ini telah tumbuh menjadi agenda budaya berskala nasional yang membawa nama Ponorogo dan Jawa Timur ke tingkat yang lebih luas. Jadi setiap bentuk dukungan pemerintah seharusnya dirancang agar mampu dirasakan secara proporsional oleh seluruh pihak yang terlibat. Tujuannya bukan untuk mengurangi perhatian kepada kelompok tertentu, melainkan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa berada pada posisi yang kurang setara dalam memperoleh akses pembinaan maupun dukungan pemerintah.

“Kesetaraan perlakuan pemerintah harus merata secara proporsional kepada pihak-pihak yang terlibat,” terangnya.

Lebih lanjut, ia berharap polemik ini menjadi bahan evaluasi bersama, bukan ajang saling menyalahkan. Reog adalah identitas kolektif masyarakat Ponorogo, sedangkan anggaran publik adalah amanah yang harus dikelola dengan prinsip transparansi dan keadilan. Seharusnya pemerintah provinsi dapat membangun mekanisme dukungan yang lebih terbuka dan merata sehingga Grebeg Suro tidak hanya menjadi perayaan budaya yang meriah, tetapi juga menjadi contoh bagaimana kebijakan publik dijalankan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi semua pelaku budaya.

“Kita yakin akan kredibilitas Disbudparpora Kabupaten Ponorogo, maupun Disbudpar Provinsi Jawa Timur, adanya polemik, kita berharap adanya ruang diskusi untuk duduk bersama menjawab polemik yang muncul,” tambahnya.

Sebagai putra daerah yang mencintai Reog dan Grebeg Suro, Ia meyakini bahwa kecintaan terhadap budaya tidak selalu diwujudkan melalui pujian. Terkadang kecintaan juga hadir dalam bentuk pertanyaan, evaluasi, dan harapan agar warisan budaya yang kita banggakan dapat terus tumbuh dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi seluruh pelakunya.

Karena itu, melalui momentum Grebeg Suro 2026 ini, saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, instansi terkait, pegiat Seni Reog, generasi muda, maupun seluruh masyarakat Ponorogo untuk menjadikan berbagai dinamika yang muncul sebagai bahan refleksi bersama.

“Tidak ada pihak yang perlu diposisikan sebagai lawan, sebab pada hakikatnya kita semua berada di tujuan yang sama, yakni menjaga marwah Reog Ponorogo dan memastikan Grebeg Suro terus berkembang menjadi kebanggaan daerah yang mampu menyatukan, bukan memisahkan,” tegasnya.

Ke depan, semangat keterbukaan, pemerataan kesempatan, dan komunikasi yang sehat perlu terus dibangun agar setiap elemen merasa memiliki ruang yang sama dalam proses pelestarian budaya.Dengan saling berbenah, saling mendengar, dan saling menguatkan. Ia percaya Grebeg Suro tidak hanya akan menjadi perayaan budaya yang meriah, tetapi juga menjadi simbol persatuan masyarakat Ponorogo dalam merawat warisan leluhur yang telah mengharumkan nama daerah hingga tingkat dunia.

“Seni Reog Ponorogo adalah milik kita bersama. Maka sudah sepatutnya pula kita menjaganya dengan hati yang sama, hati yang tulus untuk melestarikan, hati yang lapang untuk menerima masukan, dan hati yang bersatu untuk membawa Grebeg Suro menjadi lebih baik dari tahun ke tahun,” pungksnya.

Oleh:
Ferry Dian Kristianto

Referensi:

• Artikel Pikiran Rakyat Jatim berjudul “Isu Konflik Kepentingan di Festival Reog Ponorogo Dibantah, Disbudpar: Kami Kawal Regenerasi” (15 Juni 2026).
• Pikiran Rakyat Jatim, Rilis Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait persiapan dan pelaksanaan Grebeg Suro 2026.
• Pemerintah Kabupaten Ponorogo + 1, Berbagai pemberitaan mengenai Festival Nasional Reog Ponorogo sebagai agenda budaya unggulan nasional.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi simetris.co.id

*) Opini di SIMETRIS NEWS terbuka untuk umum. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.