Konsultasi Publik AMDAL Sekolah Rakyat di Kadipaten, Dinsos-P3A Gandeng Unair Serap Aspirasi Warga

SIMETRIS NEWS, PONOROGO – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, memasuki tahapan penting. Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) bersama Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar konsultasi publik terkait studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kegiatan yang berlangsung di Balai Kelurahan Kadipaten, Kamis (8/10/2026), tersebut menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan rencana pembangunan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Camat Babadan, Plt Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, Plt Dinas Sosial P3A, Lurah Kadipaten Aji Condro Purnomo, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LMD), Karang Taruna, tokoh masyarakat serta unsur masyarakat lainnya.

Plt Kepala Dinsos P3A Ponorogo, Toni Sumarsono, mengatakan konsultasi publik merupakan bagian penting dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Menurutnya, pemerintah tidak ingin pembangunan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga mempertimbangkan kondisi lingkungan serta kepentingan masyarakat sekitar.

“Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyampaikan informasi sekaligus menghimpun saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Toni.

Ia menjelaskan, berbagai masukan yang disampaikan masyarakat dalam konsultasi publik tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan tim penyusun kajian AMDAL.
Dengan luas lahan mencapai lebih dari 42 ribu meter persegi, pembangunan Sekolah Rakyat tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, khususnya dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kita berharap melalui sinergi pemerintah, masyarakat dan seluruh pihak terkait, pembangunan Sekolah Rakyat ini nantinya bisa memberikan manfaat yang optimal, terutama dalam meningkatkan pendidikan serta mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas,” tegasnya.

Toni menambahkan, Dinsos P3A Ponorogo berkomitmen mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan. Namun, seluruh proses pembangunan tetap harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan berwawasan lingkungan.

“Hasil dari pertemuan ini akan kita ajukan kepada tim kajian AMDAL. Setelah itu, kita akan kembali melakukan pertemuan agar seluruh masukan bisa ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan permasalahan dengan warga di kemudian hari,” tandasnya.

DLH Minta Persoalan Batas Tanah Segera Diselesaikan

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, Sapto Jatmiko, menilai konsultasi publik memiliki posisi strategis karena rencana pembangunan tersebut bersinggungan langsung dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

Menurutnya, keterlibatan warga sejak awal diperlukan agar berbagai potensi persoalan dapat diketahui dan dicarikan solusi sebelum pembangunan dilaksanakan.

Sapto berharap masyarakat Kelurahan Kadipaten dapat memberikan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat.

“Harapannya warga sekitar mensuport kegiatan Sekolah Rakyat karena ini merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto. Jarang-jarang desa atau kelurahan ditunjuk mendapatkan program Sekolah Rakyat. Rugi kalau tidak kita terima, karena banyak manfaatnya,” paparnya.

Meski demikian, Sapto menekankan dukungan masyarakat juga harus dibarengi dengan kejelasan berbagai aspek, termasuk persoalan lahan dan batas tanah yang berpotensi terdampak pembangunan.

Ia meminta apabila terdapat warga yang merasa masih memiliki persoalan atau keraguan mengenai batas tanah, agar segera dikomunikasikan dengan pemerintah.

“Monggo segera ditanyakan dan segera diselesaikan. Jangan sampai setelah pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan justru muncul permasalahan di kemudian hari,” terangnya.

Menurutnya, penyelesaian persoalan sejak awal akan jauh lebih baik dibandingkan apabila baru muncul setelah pembangunan berjalan.
Lurah Berharap Warga Kadipaten Ikut Terlibat
Di sisi lain, Lurah Kadipaten Aji Condro Purnomo menyambut positif pelaksanaan konsultasi publik tersebut. Ia mengaku bangga wilayahnya mendapatkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kadipaten diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pendidikan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Kita berharap pembangunan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kelurahan Kadipaten. Kalau memungkinkan, pekerjanya juga bisa diambil dari warga sekitar, tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan skill masing-masing,” harapnya.

Ia menilai keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan menjadi salah satu bentuk manfaat nyata yang dapat dirasakan warga sejak awal.

Dengan adanya konsultasi publik tersebut, berbagai aspirasi dan persoalan yang mungkin muncul di lapangan diharapkan dapat teridentifikasi lebih dini. Selanjutnya, masukan masyarakat menjadi bagian dari proses kajian AMDAL sebelum tahapan pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan.

Pemerintah berharap proses tersebut dapat berjalan secara terbuka dan partisipatif, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kadipaten tidak hanya memenuhi aspek pendidikan, tetapi juga tetap menjaga kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya.(*)